Perbedaan 3 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Moneter,Kebijakan Fiskal,dan Kebijakan Sektoral

          Sebelum saya membahas apa itu kebijakan moneter,kebiajakan fiskal,dan kebiajakan sektoral serta perbedaannya ada baik nya kita harus mengerti dan paham terlebih dahulu apa arti paling mendasar dari sebuah kebijakan atau lebih sederhananya apa itu kebijakan.?

            Mungkin kata kebijakan sering sekali kita dengar karna apapun yang ada di negara ini pasti ada yang namanya kebijakan,kebijakan dapat di buat oleh pemerintah,perusahaan, organisasi ataupun perorangaan(individu),karna arti mendasar dari sebuah kebijakan adalah rangkaian suatu konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan,kepemimpinan dan cara bertindak.

            Di dalam sistem pemerintahan dalam bidang ekonomi kita mengenal dengan adanya kebijakan ekonomi yang di buat pemerintah di bawah naungan mentri ekonomi unuk mengatur jalannya perekonomian Indonesia  dengan membuat konsep dan asas yang nantinya akan di jadikan dasar rencana untuk bertindak,memimpin jalannya ekonomi Indonesia agar perekonomian Indonesia berjalan dengan baik dan tidak mengalami inflasi.

Dalam kebijakan ekonomi Indonesia ada 3,yaitu:

      1. Kebijakan Moneter

Kestabilan moneter sebuah negara dalah suatu kondisi yang memperlihatkan jumlah uang yang beredar mencukupi untuk mendukung seluruh transaksi dalam perekonomian.Dalam kondisi tersebut jumlah uang yang beredar tidak berlebih atau kurang.Bila terjadi kekurangan atau kelebihan uang maka pemerintah harus mengambil suatu tindakan atau kebijakan sehingga jumlah uang yang beredar kembali stabil.

Kebijakan moneter memiliki pengertian sebagai tindakan otoritas moneter(biasanya bank sentral) dimana bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI)  sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 1999 dimana tujuan BI adalah mencapai kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain selain itu untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar.

Perubahan uang yang beredar itu pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat,istilah kebijakan moneter banyak dipakai untuk menyebutkan seluruh tindakan yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter memiliki beberapa Instrumen atau biasa disebut alat untuk mempengaruhi  situasi perekonomian sehingga bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemerintah ,instrumen-instrumen tersebut antara lain :

·     Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Pembelian dan penjualan surat-surat berharga pemerintah yang dilakukan oleh bank Indonesia sebagai bak sentral di pasar modal.Untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar ,bank sentral dapat memerintahkan para pialang obligasinya untuk membeli obligasi dari semua pasar obligasi di seluruh negara.Uang yang di bayarkan oleh bank sentral untuk membeli surat berharga ini akan mengalir dan memperbanyak jumlah uang yang beredar di pasar.Sebagian dari uang ini akan di pegang masyarakat dan sisanya akan disimpan di bank-bank.

Sedangkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar bank sentral dapat melakukan hal yang sebaliknya,ia akan menjual surat berharga pemerintah yang didmilikinya kepada seluruh publik di pasar saham.Masyarakat akan membayar surat berharga itu dengan uang tunai atau simpanan di bank.Hal ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar.Bila masyarakat membayar dengan tabungan mereka di bank,hal ini dapat mengurangi dana cadangan yang dimiliki oleh bank,diharapkan bank-bank ini akan mengurangi jumlah pinjaman yang disalurkan dan dengan sendirinya mengurangi proses penciptaan uang.

Di Indonesia operasi pasar terbuka dulakukan dengan 3 cara,yaitu:

1.    Lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Surat berharga yang dijual oleh Bank Indonesia adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

2.    Penggunaan Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi) di Pasar Uang Rupiah

Selai lelang SBI mingguan Bank Indonesia juga melakukan kegiatan secara langsung di pasar uang rupiah melalui fasilitas bak indonesia (fasbi).Hal ini dilakukan terutama jika terjadi perkembangan di luar perhitungan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target uang primer melalui lelang SBI

3.    Sterilisasi atau Intervensi di Pasar Valuta Asing (value)

Pada saat-saat tertentu Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar valuta asing .Hal ini dilakukan terutama bila pemerintah akan membiayai kegiatan suatu proyek (membutuhkan rupiah) dengan cara menggunakan dana valuta asingnya yang disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia

·      Kebijakan Diskonto

Kebijakan diskonto ini disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari,khusunya bagi bank yang menghadapi masalah dalam pendanaannya.Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter.

Selain terdapat instrumen-instrumen dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 

·      Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Apabila tidak ada kebijakan ini maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli disuatu negara akan terganggu. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

·      Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Kebijakan ini biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

      2.Kebujakan Fiskal

Selain kebijakan moneter Indonesia juga memiliki kebijakan yang lain yang memiliki tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter yaitu KEBIJAKAN FISKAL.

Kebijakan fiskal unsur utama yang menjadi tiangnya adalah penerimaan dan pegeluaraan pemerintah menjadi faktor untuk mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah nantinya.Perlu,diketahui bahwa dalam banyak hal,rumah tangga negara tidak sama dengan rumah tangga keluatga.Dalam rumah tangga keluarha penerimaan semakin menurun maka tindakan yang harus di tempuh adalah menekan pengeluaran jauh berbeda dengan rumah tangga negara dimana jika mengalami penurunan penerimaan tindakan yang di tempuh tidak selalu menekan pengeluaran.

Dalam kebijakan fiskal juga lebih menekan pendapatan dan belanja negara dimana seperti yang sudah dikatakan diawal kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kebijakan pemerintah ini ditujukan unuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalu Anggaran Belanja Negara atau APBN. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan               

ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

§  Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi

§  Pola persebaran sumber daya

§  Distribusi pendapatan

Tujuan kebijakan fiskal telah diungkapkan diawali dimana pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat.Banyak contoh yang dapat dilihat dari usaha pemerintah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat,seperti program transmigrasi yang memberi lahan dan rumah kepada penduduk,program irigasi yang dapat menaikan hasil pertanian,program perbaikan rumah-rumah kumuh,dan program listrik masuk desa

Sama hal nya dengan kebijakan moneter,dalam kebijakan fiskal juga terdapat instrumen-instrumen dimana instrumen kebijakan fiskal adalahpenerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Adapun instrumen-instrumen nya antara lain :

·      Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

      Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

·     Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

·     Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Karena banyak kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kelesuaan perekonomian negara .Dewasa ini pemerintah mengadakan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi adar tercapai tigkat pertumbuhan yang tinggi.Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah.Secara umum,kebiajakan fiskal dapat diajalankan dengan empat jenis pembiayaan,yaitu sebagai berikut :

·     Pembiayaan Fungsional

Pembiayaan pengeluaraan pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional.Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja(employment).Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditunjukan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta .Oleh karena itu dalam hal terjadi pengangguran,penerimaan pajak tidak diperlukan.

·      Pengelolaaan Anggaran

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat  dipisahkan dalam rangka menstabilkan perekonomian

·      Stabilisasi Anggaran Otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan (atau dengan sendirinya) terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaraan tanpa campur tangan pemerintah yang sengaja .Dengan stabilisasi anggaran ini pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program

·     Anggaran Belanja Seimbang

Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang diseuaikan dengan keadaan (managed budget).Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang.

Jadi,sebelum menuju ke kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan sektoral  saya ingin menganalisa dahulu perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Perbedaan dari 2 kebijakan tersebut sangat jelas terlihat  dimana dalam kebijakan moneter hanya menitikberatkan peredaran uang yang diatur oleh bank sentral dan tidak seluruhnya di pegang oleh pemerintah  sedangkan kebijakan fiskal menitikberatkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah dimana dalam kebijakan ini pemerintah memiliki peran besar dibandingkan dalam kebijakan moneter serta kebijakan fiskal  jauh lebih efektif karena  untuk merangsang permintaan agregat dari masyarakat.

Pajak dan pengeluaran pemerintah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan permintaan dan penawaran komoditas umum dan fasilitas sipil adalah kebijakan fiskal yang baik.yang sesuai dengan pemerintahan yang demokratis yang selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat.Dari segi inflasi terlihat jelas lebih riskan terjadi dalam kebijakan moneter dibandingkan kebijakan fiskal,kenapa bisa dikatakan seperti itu.?karena dalam kebijakan moneter yg dititikberatkan adalah peredaran maka jika bank sentral dalam kebijakan moneter tidak dapat mengendalikan peredaran uang maka akan dapat terjadi inflasi besar-nesaran sedangkan dalam fiskal jika terjadi inflasi maka pemerintah langsung dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi.Selain itu terdapat lagi perbedaan yang sangat mencolok yaitu Kebijakan moneter mengacu pada manipulasi uang beredar dan suku bunga pasar, biasanya oleh bank sentral atau otoritas moneter lainnya. Kebijakan fiskal dilakukan oleh lembaga yang memiliki berat dan belanja publik kekuasaan, seperti Kongres AS, meskipun juga melibatkan pinjaman publik.

Kedua kebijakan moneter dan fiskal metode reformasi ekonomi makro, namun kebijakan fiskal lebih spesifik dalam fokus. Peningkatan pengeluaran pemerintah

Setelah itu kita menuju ke kebijakan yang ketiga yaitu :

c    

      3.    Kebijakan Sektor rill

Istilah sektor riil dalam pembahasan mengenai ekonomi makro menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Oleh karena ini, sektor riil ini disebut juga dengan istilah pasar barang (pasar untuk barang-barang dan jasa-jasa). Berikut ini merupakan variabel-variabel agregatif yang termasuk sebagai pasar komoditi yaitu :

1.      Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)

2.      Saving atau tabungan (S)

3.      Pendapatan nasional (Y)

4.      Investasi (I)

5.      Tingkat harga (P)

6.      Pengeluaran konsumsi pemerintah (G)

7.      Transfer pemerintah (Tr)

8.      Ekspor (X)

9.      Impor (I)

KEBIJAKAN PENGUATAN SEKTOR RIIL

Berbagai dampak tersebut haruslah disikapi oleh instansi terkait dengan membuat kebijakan-kebijakan tepat sasaran agar sektor riil sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat berkembang dengan baik. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah dibuat antara lain sebagai berikut.

Pertama, kebijakan dalam sektor infrastruktur adalah dengan mengalokasikan dana stimulus fiskal untuk belanja infrastruktur. Dana tersebut diprioritaskan untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat padat karya diberbagai bidang, antara lain dalam bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat. Di sektor transportasi, instansi terkait telah melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain:

1)      Pengembangan transportasi berdasarkan sistem transportasi nasional dan penyiapan    
         prakarsa pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Transportasi Nasional

2)      Memprioritaskan pengembangan angkutan masal di perkotaan

3)      Menyelesaikan pembangunan prasarana transportasi agar dapat dimanfaatkan

4)      Memprioritaskan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi

5)      Pengembangan pelayaran keperintisan dan kelas ekonomi.

Kedua,  pada sektor perumahan dan pemukiman. Di sektor perumahan, perlu diambil langkah-langkah dari sektor pasokan berupa penyediaan perumahan dan dari sisi permintaan yakni dari konsumen atau pembeli rumah. Dari sisi pasokan berupa:

1)      Mendorong pemanfaatan tanah untuk pembuatan rumah susun milik (Rusunami)

2)      Kemudahan/penyederhanaan perizinan untuk pembangunan Rusunami

      3)      Mendorong penempatan dana Taperum-PNS

      4)      Memberdayakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan
               industri/perdagangan bahan bangunan lokal terkait program KPR/KPRS Mikro
               Bersubsidi sejalan dengan PNPM.

Sementara dari sisi permintaan adalah dengan:

            1) Memberlakukan fixed-rate untuk kredit perumahan

            2) Memperluas akses kredit dan pilihan skim subsidi.

Di sektor pemukiman, krisis keuangan global telah mengakibatkan terjadinya penurunan alokasi anggaran untuk penyediaan pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. Dengan demikian kebijakan dalam mencegah dampak krisis keuangan global adalah:

1) Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan legislatif guna meningkatkan prioritas pembangunan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase

2) Menciptakan skema insentif berbasis kinerja untuk pemda dalam meningkatkan investasi air minum

3) Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran pemerintah untuk penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan , dan drainase

4) peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, melalui skema PPP (public-private-partnership)

            Ketiga, pada sektor pertanian. Kebijakan yang ditempuh adalah:

    1) Meningkatkan kelembagaan pertanian, khususnya permodalan dan penelitian

    2) Memberikan perlindungan kepada petani dalam konteks ketahanan pangan, tingkat penghidupan         masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat.

        

Terkait komoditas pangan, langkah yang perlu ditempuh adalah dengan memantapkan ketahanan         pangan nasional yang mengusahakan bertumpu pada produksi dalam negeri, menjamin kelancaran manajemen distribusi pangan pokok, stabilitas harga pangan nasional, dan melaksanakan diversifikasi pangan.

Untuk subsektor perikanan perlu langkah-langkah riil berupa:

1) Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan melalui pengembangan kemitraan

2) Subsidi benih ikan dan pakan ikan

3) Memperkuat kebijakan dan peraturan dalam pemasaran produk

4) Penguatan akses permodalan nelayan

5) Meningkatkan industri pengolahan ikan.

              Keempat, pada bidang kehutanan. Beberapa kebijakan yang telah dan tengah dilakukan antara lain:

 1) Menata ulang arah reformasi sektor perkayuan

 2) Membatasi permintaan kayu bulat

 3) Memperlambat laju konversi hutan

 4) Menggeser agenda ke arah keadilan.

            Sementara itu, kebijakan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup yakni:

1) Meningkatkan kapasitas dan koordinasi lembaga pengelolaan lingkungan;

2) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakan hukum secara     konsisten;

3) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan;

4) Meningkatkan konservasi SDA dan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang;

5) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan sebagai         kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup, dan

6) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan SDA dengan memberikan akses dan    
    kontrol pengelolaan SDA di tingkat lokal.

            Kelima, dalam bidang perdagangan dan industri. Upaya yang dilakukan dalam sektor perdagangan adalah:

1) Mengupayakan peningkatan pencegahan dan penangkalan penyelundupan barang-barang dari luar     negeri,

2) Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri, dan

3) Mendorong ekspor hasil industri padat karya.

Keseluruhan dari kebijakan untuk kelima sektor tersebut haruslah diikuti peran aktif dari berbagai instansi terkait serta masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan efek positif dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan setor riil.

Analisis Keseimbangan Sektor Riil dengan Grafik

          Dalam analisis keseimbangan di sektor riil, kondisi keseimbangan perekonomian dapat digambarkan ke dalam sebuah kurva yang di sebut kurva IS. Kurva IS adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga (i) dan pendapatan nasional (Y), di mana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Untuk menghasilkan kurva IS kita mulai dari diagram I dengan mengambil salah satu titik tingkat bunga, misalnya i0. Pada tingkat bunga sebesar i0, investasi yang dilaksanakan sebesar I0 dan dalam keadaan keseimbangan, besarnya tabungan adalah S0. Tabungan sebesar S0 terjadi apabila pendapatan sebesar Y0. Apabila keadaan tersebut kita bawa pada grafik IV, maka kita memperoleh satu titik dari kurva IS (misalnya kita beri nama titik A).

         

          Untuk menggambarkan suatu kurva (kita anggap kurva IS adalah linier) minimal harus ada dua titik sehingga dengan demikian kita perlu mengambil salah satu titik tingkat bunga lagi misalnya i1. Pada tingkat bunga sebesar i1, investasi yang diinginkan sebesar I1, dan dalam keadaan seimbang besarnya tabungan sebesar S1. Tabungan sebesar S1, terjadi apabila pendapatan sebesar Y1. Apabila keadaan tersebut kita bawa pada grafik IV, maka kita memperoleh satu titik lagi dari kurva IS (misalnya kita beri nama titik B). Apabila titik A dan titik B kita hubungkan maka kita akan memperoleh kurva IS, yaitu kurva yang menggambarkan keseimbangan di sektor riil (pasar barang) yang berlereng negatif. Ini memberi petunjuk bahwa pada sektor riil (pasar barang), apabila terjadi kenaikan tingkat bunga, maka turunnya investasi dan turunnya investasi secara langsung akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun maka pendapatan nasional akan naik. Karena, turunnya tingkat bunga akan menyebabkan naiknya investasi.          

          Diagram I menunjukkan hubungan antara tingkat bunga (i) dan jumlah investasi (I), diagram II menunjukkan keseimbangan di pasar barang, di mana tabungan sama dengan investasi S=I. Diagram III menunjukkan hubungan antara tabungan (S) dengan pendapatan (Y), dan diagram IV menunjukkan kurva IS, yaitu kurva yang menghubungkan antara titik-titik tingkat bunga (i) dan pendapatan (Y).

Kurva IS dapat pula diturunkan dengan cara lain seperti ditunjukkan dalam gambar. Diagram I menunjukkan fungsi investasi, dimana penurunan di dalam tingkat bunga yaitu dari i0 ke i1 telah menyebabkan investasi naik dari I0 ke I1 . Dalam diagram II ditunjukkan bagaimana kenaikan dalam investasi akibat dari penurunan tingkat bunga telah menyebabkan kurva permintaan atau pengeluaran agregat (AD) bergeser ke kiri atas yaitu dari AD0 ke AD1 , yang selanjutnya akan mendorong pendapatan naik dari Y0 ke Y1 . Sedangkan diagram III menunjukkan kurva IS yang menghubungkan tingkat bunga dan pendapatan, dimana tingkat bunga yang semakin rendah telah menyebabkan pendapatan semakin besar, dan sebaliknya

HUBUNGAN SEKTOR MONETER,SEKTOR EKSTERNAL,SEKTOR PEMERINTAH(FISKAL),DAN SEKTOR RIIL

Kondisi perekonomian suatu Negara dapat dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal.Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor riil,seperti produksi,konsumsi,dan investasi,dan perekembangan sektor moneter seperti inflasi dan jumlah uang beredar.Sementara itu,kondisi eksternal tercermin pada perkembangan neraca pembayaran.Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor riil,fiskal,dan moneter.

Dalam skema trsebut dapat dilihat bahwa perkembangan permintaan dan penawaran barang dan jasa di sektor riil yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor tercermin pada perkembangan ekspor dan impor baik barang maupun jasa pada transaksi berjalan.Demikian pula pada transfer seperti hibah dari luar negeri kepada pemerintah yang merupakan bagian dari penerimaan anggaran Negara,tercatat dalam transaksi berjalan.Selain itu transaksi pembayaran bunga pinjaman pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah dalam anggaran Negara juga tercatat di neraca pembayaran pada pos penghasilan(income).Dalam pada itu,aliran modal luar negri yang merupakan salah satu sumber pembiayaan baik pada kegiatan sektor pemerintah(fiskal) maupun bank umum akan tercatat pada perkembangan transaksi modal dan keuangan dalam nraca pembayaran.

Aliran dana dari keseluruhan transaksi yang mempengaruhi cadangan devisa yang tarcatat dalam transaksi modal dan keuangan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi khususnya sektor moneter.Hal ini mengingat perubahan cadangan devisa akan mempengaruhi aktiva luar negeri bersih dan otoritas moneter,yang pada gilirannya akan mempengaruhi uang beredar dalam perekonomian.

Dengan demikian,dalam lingkup analisis ekonomi makro,keterkaitan antara sektor eksternal dengan sektor lainnya sepertii telah diuraiakan di atas memegang peranan yang penting dalam proses perhitungan tingkat output nasional atau produk domestic bruto,penyusunan anggaran Negara,dan perumusan kebijakan moneter.Hal ini menjadikan neraca pembayaran sebagai salah satu indikator penting dalam perumusan kebijakan ekonomi makro suatu Negara.

Secara umum,transaksi-transaksi di sektor eksternal  yang tecatat dalam neraca pembayaran merupakan gambaran dari seluruh aliran sumber daya(resource flows) baik berupa aliran uang maupun barang dan jasa,yang kepemilikannya berpindah dari suatu Negara ke Negara lainnya.Perpindahan kepemilikan tersebut dapat terjadi karena pertukaran (exchange)atau tanpa pertukaran(unrequited transfer),seperti hibah misalnya.

Transaksi-transaksi yang menyebabkan aliran sumber daya tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori.Pertama,transaksi yang trkait dengan perdagangan,seperti ekspor-impor barang dan jasa,transaksi yang terkait dengan pengghasilan,seperti pembayaran bunga dan pembagian deviden,serta transaksu yang terkait dengan transfer,seperti hibah.Kedua,transaksi yang terkait dengan barang modal dan investasi,seperti penanaman modal langsung dan investasi portofolio.Dalam neraca pembayaran,transaksi pada kelompok pertama disebut transaksi berjalan atau current account,sdangkan transaksi pada kelompok kedua disebut transaksi modal dan keuangan atau capital and financial account.

Jadi dapat kita ambil kesimpulan perbedaan antara 3 kebijakan diatas  dimana dalam kebijakan moneter tiang utama atau unsur utamanya adalah peredaran uang dimana diatur oleh bank sentral (Bank Indonesia atau disingkat BI) sedangkan dalam kebijakan fskal tiang utamanya yang menjadi unsur utamanya adalah pendapatan dan penerimaan pemerintah lain hal nya lagi dengan kebijakan sektor rill dimana dalam kebijakan ini jelas sangat berbeda dari kebijakan moneter dan fiskal sebab dalam kebijakan ini yang menjdi unsur atau sorotan utamanya secara persektor atau bisa dikatakan untuk menggerakan perekonomian indonesia dilihat dari liberalisasi perdagangan dan mobilitas faktor Industri.

Selain perbedaan yang terdapat di dalam 3 kebijakan tersebut (kebijakan moneter,kebijakan fiskal dan kebijakan sektor rill) terdapat hubungan dari 3 kebijakan tersebut yaitu Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. 

Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga dan hubungannya dengan sektoril jika peredaran uang tidak ada maka tidak akan terjadi permintaan dan penawaran dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi Indonesia yang berada di kebijakan sektor rill tidak akan berjalan.

Referensi :http://wearearticletumpah.blogspot.com/2014/12/kebijakan-fiskal-dan kebijakadisektor.html
Buku Pengantar ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro ekonomi) Edisi 3,Penulis : Prathama Rahardja dan Mandala Manurung,Penerbit :FEUI